Wartawan Rio Bagja
Editor Nabil
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP), terpaksa membeli sembako yang diduga direkomendasikan dan difasilitasi oleh satu desa di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Rabu (30/11/2022).
Informasi yang di lapangan menyebutkan, program bantuan yang diterima KPM terdiri atas BPNT terhitung selama tiga bulan sebesar Rp600 ribu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp300 ribu dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut semuanya disalurkan serentak di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi selama dua hari yakni hari Selasa dan Rabu (29-30/11/2022).
“Saya telah mendapat BPNT dan BLT BBM. Totalnya Rp900 ribu tapi uang cash hanya saya terima Rp300 ribu. Yang Rp600 ribu diambil lagi sama panitia dan ditukar dengan paket sembako. Padahal kan, kalau belanja sembako bisa ke siapa saja. Ini mau tidak mau tetap harus mau,” kata salah satu KPM bernama Abah E (70) kepada wartawan di tempat pembagian bantuan.
Senada dengan Abah E, seorang Ibu berinisial I (55) juga mengatakan, hal yang sama. Kendati dia lebih besar mendapatkan bantuan yakni sebesar Rp1,5 juta.
Tapi tetap saja yang terbawa pulang hanya Rp 900 ribu saja dan sisanya Rp600 ribu langsung di tukar di tempat dengan sembako. Selain mengeluh soal besaran uang yang dibawa pulang. Dia juga mengeluhkan soal sembako yang dijual E-warong di kantor desa. Menurut dia harganya lebih mahal dari warung-warung biasa.
“Saya dapat bantuan Rp1,5 juta. Tapi yang kebawa pulang hanya Rp900 ribu karena yang Rp600ribu harus dibelanjakan langsung. Harga-harga di sini juga lebih mahal,” ungkap Ibu I.
Dihubungi terpisah, Opik, salah satu pemilik E-warong yang memasok sembako di Kecamatan Sukalarang, menyatakan, pihaknya tidak pernah memaksa para KPM Untuk belanja sembako ke E-warong miliknya. Para KPM, ujar Opik, sesuai aturan yang berlaku bebas belanja ke mana saja.
“Saya tidak pernah memaksa para KPM BPNT untuk belanja sembako ke E-warong saya. Saat ini, banyak juga yang tidak belanja ke saya,” ujar Opik.
Kepada pelitasukabumi.com, Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Kecamatan Sukalarang, Ratu Badrijawati, mengaku, pihaknya tidak tahu soal ada paksaan belanja sembako ke salah satu E-warong di wilayahnya.
Dia menuturkan, kapasitasnya hanya menyarankan para KPM BPNT untuk membelanjakan dana bantuan di toko-toko sembako terdekat.
“Saya sudah rakor dengan semua pihak sebelum penyaluran. Kita ini hanya menyarankan kepada KPM untuk membelanjakan di warung terdekat dan tidak ada paksaan. Kalaupun ada paksaan, kita tidak tahu. Karena hari kemarin yang monitoring ke lapangan Pak Camat bukan saya,”
