Wartawan Iyus Firdaus
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi menyakini dan optimis tentang semua program-program unggulan yang ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2018-2023 bisa tuntas sesuai perencanaan. Hal itu dikatakan Fahmi usai membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) yang di gelar Bappeda, di kantor Bappeda, Jalan Sarasa, Kecamatan Cibeureum, Senin (27/2/2023).
“Saya pastikan program-program unggulan yang ada di RPJMD tahun 2018-2023 bisa tuntas, Insya Allah kami optimis sampai dengan akhir tahun ini bisa selesai seratus persen,”kata Fahmi kepada sejumlah awak media.
Dia juga mengatakan kegiatan FPD di Bappeda tersebut untuk menyusun RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024-2026, dan pada tahun 2024 tidak ada RPJMD, di karenakan kepala daerahnya masih Pj (Penjabat). “Ketika tidak ada RPJMD, maka semua mengacu pada RPD 2024-2026,”terang Fahmi.
Hadir pada kegiatan FPD Bappeda Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota, Andri Setiawan Hamami, Sekretaris Daerah (Sekda), Dida Sembada, para kepala SKPD, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan perwakilan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kota Sukabumi.
Sementara itu kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah mengatakan untuk RPJMD Pemkot Sukabumi memang berakhir pada tahun 2023, perencanaan pembangunan sudah dilakukan oleh jajaran Bappeda sejak tahun 2022 untuk pembangunan di tahun 2024.
“Bagi pemerintah daerah di wajibkan yang masa berlaku Kepala daerahnya sampai tahun 2023, untuk membuat RPD. Produknya dari kita tentang teknokratik, evaluasi dan apa saja yang belum kita tuntaskan, termasuk jangka panjang yang kita laksanakan di tahun 2024-2026,”tutur Reni.
Menurut Reni kegiatan FPD yang di gelar Bappeda merupakan bagian dari proses untuk melakukan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2024. “Sesuai dengan tema pembangunan kita di tahun 2024, kondusifitas dan pembangunan Kota dengan memperhatikan adanya pesta demokrasi,”ujarnya.
Reni juga menambahkan output FPD itu juga akan dibawa pada pelaksanaan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat Kota Sukabumi, karena tahapan perencana dengan pendekatan partisipatif tingkat Kelurahan terdata ada 490 usulan yang sudah terverifikasi, nantinya Bappeda akan melakukan pemisahan dan verifikasi kembali untuk pemetaan berdasarkan sub program musrenbang di tingkat Kecamatan.
“Hasil usulan musrembang tingkat Kecamatan dibawa lagi ke FPD, untuk di plot-plotkan mana saja usulan masyarakat dari tingkat Kelurahan sampai Kecamatan yang bisa diakomodir oleh FPD. Terakhir nanti kita rekap semua dibawa ke musrenbang tingkat Kota,”ungkapnya.
Bappeda pada musrenbang tingkat Kota akan melakukan konsultasi publik secara umum dan terbuka apa saja kegiatan pembangunan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024, hasil kesepakatan bersama.
“Tetap usulan masyarakat paling banyak mengarah pada infrastruktur, dan SKPD favorit adalah Dinas PUTR. Infrastruktur kita sesuaikan untuk menunjang kondusifitas pelaksanaan pemilu dan pilkada,”kata Reni.
