Wartawan Ronald Alexsander
Editor Nabil
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona, mengatakan Penjabat Wali Kota Sukabumi mendatang harus melanjutkan prioritas pembangunan 2024-2026. Sebab masa jabatan walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 akan segera berakhir.
“Beberapa saat yang lalu pemerintah daerah sudah menyusun rencana pembangunan daerah 2024 -2026. Jadi kepemimpinan pak walikota dan wakil walikota hari ini selesai di 2023 dan pembangunan ini harus berkesinambungan,” kata Zona, usai mengikuti pleno Musrenbang Kota Sukabumi, Kamis (16/3/2023).
Dengan demikian, rencana pembangunan daerah ini dalam diskusi beberapa saat yang lalu, telah diagendakan selama dua tahun ke depan 2024-2026.
“Tentunya kami DPRD dalam hal ini tentu, selain memberikan masukan, memberikan rekomendasi agar nanti pejabat sementara walikota, bisa melanjutkan program-program pembangunan, prioritas di kota Sukabumi tahun 2024-2026,” terangnya.
Disamping itu kata dia, DPRD memiliki tugas untuk menyusun RPJPD (rencana pembangunan jangan panjang daerah) 2025-2045. Alhasil, pihaknya harus mengedepankan saran masukan dari DPRD untuk pemerintah daerah kota Sukabumi.
“Ketika masa transisi 2024-2026 , agar segala bentuk kebijakan program-program prioritas ini bisa berkesinambungan bisa dilanjutkan di masa transisi selama dua tahun ke depan,” ungkapnya.
Menurutnya, Musrenbang ini bersifat partisipatif dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota. Dengan demikian, seluruh masyarakat mengajukan dari beberapa usulan di masing-masing wilayah kelurahan kecamatan yang ada di wilayah kota Sukabumi.
Hak budgeting di DPRD, mengisyaratkan bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya mengandalkan APBD kota Sukabumi, tapi juga ada anggaran dari APBD Jawa Barat dan APBN.
“Beberapa kali saya menekankan bahwa bantuan keuangan dari provinsi Jawa Barat baik pusat ini kecenderungan dari tahun ke tahun cenderung relatif menurun,” ungkapnya.
Disinilah gunanya sinkronisasi dan koordinasi, ketika perencanaan awal dari Bappeda Kota Sukabumi, menyampaikan usulan program-program yang belum terakomodir oleh itu.
Dia berharap, bahwa keberlangsungan pembangunan ini, harus merata menyeluruh, efektif efisien, salah satu nya melalui bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.
“Jadi dalam hal ini tentu bapedda kota Sukabumi, program-program kegiatan yang belum terakomodir oleh APBD akan diagendakan di rencanakan, mudah -mudahan dari provinsi Jawa Barat ini tahun 2024 bisa meningkat,” tandasnya.
Berkaca di 2022 dan 2023 ini cenderung menurun, hanya Rp24 miliar dari 87 milyar yang diusulkan oleh kota Sukabumi dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan bantuan keuangannya hanya kisaran Rp44 milyar.
