Wartawan Sergio
Editor Nabil
Pelitasukabuminews.com – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri, mengatakan pandangan umum fraksi-fraksi atas jawaban bupati atas Raperda
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2022, menjadi evaluasi dan motivasi bagi pemerintah.
“Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut kami jadikan motivasi dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan,” kata Wabup di ruang sidang utama DPRD, Jumat (16/6/23).
Semua itu kata dia, disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Dia menambahkan, pada prinsipnya pemerintah sependapat adanya raperda pertanggungjawaban APBD ini. Karena secara substansi telah memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan Pemkab untuk menetapkan nya menjadi perda definitif.
“Akan kami perintahkan seluruh perangkat daerah untuk hadir bersama-sama dalam proses pembahasan dengan komisi-komisi DPRD,” ujarnya.
Dengan demikian ungkapnya, sebagai mitra kerja agar turut serta memberikan penjelasan informasi secara jelas dan rinci terhadap penggunaan anggaran yang dikelola masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sejauh ini, Pemkab Sukabumi, terus berupaya melakukan berbagai inovasi dalam penyusunan kebijakan serta melakukan investasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan PAD, termasuk pengalokasian belanja.
“Ikhtiar tersebut dilakukan agar lebih efisien, berorientasi kepada pelayanan serta terpenuhinya pencapaian target kinerja RPJMD,” ucapnya.
Maka dari itu, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran harus disiplin dan tertib dalam proses pengelolaan keuangan sejak dari perencanaan penganggaran, termasuk penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dimanfaatkan dalam penyusunan detai penyerapan, manajemen site penganggaran, perencanaan, pelelangan serta jangka waktu dan kendala yang dihadapi.
“Dalam penyusunan APBD ini harus cermat dan teliti sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan, terutama dalam memprioritaskan pendaan yang mendukung UMKM,” jelas wabup.
