Wartawan Sergio
Nabil
Pelitasukabuminews.com – Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Sukabumi sekaligus Bacaleg Dapil 1 Cikole dan Citamiang, H. Muchendra S.E menegaskan, di Pileg 2024 nanti, dia akan melanjutkan perjuangan melayani rakyat.
“Selama empat tahun terakhir, saya berkeliling ke masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dan keluh kesah mereka. Sekaligus mencarikan solusi dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Karena itulah sejatinya tugas dan fungsi seorang wakil rakyat,” kata Muchendra.
Dia menambahkan, jika masih dikehendaki dan dipercaya masyarakat, hal utama yang akan dilakukannya adalah melanjutkan perjuangan dengan menyerap seluruh aspirasi masyarakat satu diantaranya membangun infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
“Pada periode pertama saya duduk sebagai anggota dewan, pengaspalan jalan Si Godek sampai Cisuda yang berjarak lebih kurang 2.000 meter, berhasil diwujudkan setelah 10 tahun lamanya terbengkalai,” ujarnya.
Dilanjutkan kemudian dengan merealisasikan pembagunan Jalan Cisuda sampai Cijangkar rel kereta api (As-Salam) yang sekarang juga sudah di hotmix dan manfaatnya begitu dirasakan oleh masyarakat.
Program pembangunan lainnya yang tidak kalah strategisnya yakni pembagunan Puskesmas Nanggeleng setinggi tiga lantai. Dimana sebelumnya Puskesmas tersebut juga dikategorikan tidak layak pakai.
Pada bagian lain dia mengatakan, dukungan berbagai elemen masyarakat baik itu Ormas, OKP dan paguyuban ibu pengajian agar dia maju kembali dalam Pileg 2024 sangat besar.
“Jumlah pemilih saya di Dapil 1 pada periode lalu adalah sebanyak 2.500 suara. Insya Allah pada Pileg 2024 yang akan datang, saya menargetkan 3.000 suara. Pada Pemilu lalu, PPP cuma hanya dapat jatah dua kursi di Dapil 1 dan 2,” terangnya.
Dalam bidang pendidikan, dia tengah fokus dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu yang tengah diperjuangkannya adalah pembagunan SMA 6.
Pembangunan SMA 6 manjadi harapan terakhir bagi warga Baros dan Warudoyong. Karena warga yang akan menyekolahkan anaknya di SMAN 1,3 dan 4 sulit masuk sebab terganjal sistem zonasi. “Dananya sudah ada, tinggal menunggu proses pembebasan lahan,” ujarnya.
Lanjut Muchendra, untuk sektor pembangunan dan pengembangan wilayah di ke-RW-an, pihaknya juga telah mendorong program P2RW. Pada awalnya, setiap RW hanya menerima Rp15 juta, sekarang meningkat menjadi Rp25 juta.
