
Wartawan Ronald Alexsander
Editor Nabil
Pelitasukabuminews.com – Anggota DPR-RI Komisi II Fraksi Gerindra, Heri Gunawan atau biasa disapa Hergun, mengingatkan seluruh kader Gerindra di Kota dan Kabupaten Sukabumi, untuk selalu mematuhi larangan terkait kampanye dalam pemilu serentak Februari 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan bersama KPU pusat pada hari kedua kegiatan di Ballroom Hotel Horison, Sabtu (30/9/2023).
Heri Gunawan ingin memastikan bahwa anggota partai, relawan, dan calon anggota legislatif di semua tingkatan memahami tata cara pemilu serentak agar dapat bekerja bersama untuk memenangkan pemilu, khususnya di Sukabumi.
Hergun juga membahas tantangan penyelenggaraan pemilu serentak, seperti peningkatan anggaran dari tahun 2019 hingga sekarang. Pada 2019 biaya pemilu sekitar Rp23 triliun. Sedangkan 2024 jauh lebih besar yakni di angka Rp76 triliun.
Dia berharap dukungan untuk konsumsi dan honor pekerjaan dapat disesuaikan agar tidak terjadi kelelahan yang berlebihan.
Mekanisme pemilu tetap sama seperti tahun 2019, dengan tambahan pemilihan presiden bersamaan dengan pemilu legislatif.
Kegiatan berikutnya yang akan dilakukan adalah fit proper untuk KPU kota dan kabupaten, dengan harapan bahwa kriteria, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik akan menjadi faktor penentu bagi mereka yang terpilih dalam lima besar.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman, menyatakan, bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Mereka ingin mempertahankan atau bahkan melebihi prestasi tinggi partisipasi pada tahun 2019.
“Pada pemilu 2024 ada lima kertas suara. Kertas pertama untuk pilpres, kedua untuk memilih anggota DPD, kertas ketiga untuk memilih DPR RI, keempat DPRD provinsi dan kelima DPRD kota dan Kabupaten.

Langkah-langkah strategis sedang dilakukan, termasuk mengatasi partisipasi yang rendah di beberapa daerah dengan pendekatan yang maksimal, seperti mensosialisasikan pendidikan pemilih. Target nasional untuk meningkatkan partisipasi pun tetap tinggi.